Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan (Wamendikbud), Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S (depan) bersama Sesditjen Dikdas, Dr. Thamrin Kasman.
Bogor (Dikdas): Kurikulum 2013 akan diterapkan pada 295 Kabupaten/Kota di Indonesia. Demikian salah satu butir pengarahan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan (Wamendikbud), Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S., kepada 185 kepala dinas pendidikan provinsi, dan kabupaten/kota dalam acara Rapat Koordinasi Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan III, di Hotel Salak, Jl Ir. H. Juanda No 8, Bogor, Kamis malam (30/05).
“Sudah diputuskan DPR bahwa kurikulum 2013 disetujui untuk mulai dilaksanakan pada tahun ini. Meski ada dua komisi yang tidak setuju, tapi tujuh dari sembilan Komisi sudah menyetujuinya,” ujar Wamendikbud. “Dengan masukan dari berbagai pihak, akhirnya kementerian membuat skenario yang berbeda dengan skenario pertama; kita memilih pelaksanaan kurikulum 2013 itu tetap di semua provinsi tapi tidak di semua kabupaten/kota. Hanya ada 295kabupaten/kota yang dipilih untuk tahun ini.”
Menurut Wamendikbud, dalam waktu dekat akan diverifikasi oleh LPMP setempat, dan khusus untuk Papua Barat akan diverifikasi oleh LPMP Papua.
“Untuk Kepri akan diverifikasi oleh LPMP Provinsi Riau; tentang nama-nama sekolah yang dipilih,” tambah Wamendikbud.
Diutamakan Sekolah Eks RSBI dan Akreditasi A Sementara itu, mengenai sekolah yang akan dipilih, Wamendikbud menyebut Sekolah Eks RSBI dan Sekolah yang berakreditasi A sebagai sekolah model penerapan Kurikulum 2013.
“Diutamakan sekolah yang memiliki akreditasi A dan Eks RSBI. Tapi bila di satu daerah, sekolah yang berakreditasi A-nya banyak, maka tidak semua dipilih karena kita harus membaginya secara proporsional. Dan kalau di daerah lain tidak memiliki cukup banyak sekolah Eks RSBI dan akreditassi A, maka bisa kita ambil yang akreditasi B. Ini semua untuk proporsionalitas. Jadi saya mohon kepada bapak-ibu, agar setibanya nanti di daerah bisa langsung mengecek masing-masing,” kata Wamendikbud.
Terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 ini, Wamendikbud meminta ekstra perhatian seluruh kepala dinas pendidikan.
“Kami mengharapkan kepada bapak dan ibu agar betul-betul serius menjalankan ini, karena ini menjadi acuan masyarakat, terutama oleh DPR. Kalau pelaksanaannya tidak baik dan tidak sukses, barangkali sudah bisa dipastikan akan lahir anggapan bahwa tidak mungkin Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan di semua sekolah,” lanjut Wamendikbud. “Inilah kurikulum yang persiapannya melibatkan banyak orang dan banyak menyita waktu. Kita ingin kurikulum yang kita hasilkan ini betul-betul bisa melahirkan peserta didik dengan kompetensi yang bagus dan siap menghadapi tantangan masa depan.” *
(M. Adib Minanurokhim)
“Sudah diputuskan DPR bahwa kurikulum 2013 disetujui untuk mulai dilaksanakan pada tahun ini. Meski ada dua komisi yang tidak setuju, tapi tujuh dari sembilan Komisi sudah menyetujuinya,” ujar Wamendikbud. “Dengan masukan dari berbagai pihak, akhirnya kementerian membuat skenario yang berbeda dengan skenario pertama; kita memilih pelaksanaan kurikulum 2013 itu tetap di semua provinsi tapi tidak di semua kabupaten/kota. Hanya ada 295kabupaten/kota yang dipilih untuk tahun ini.”
Menurut Wamendikbud, dalam waktu dekat akan diverifikasi oleh LPMP setempat, dan khusus untuk Papua Barat akan diverifikasi oleh LPMP Papua.
“Untuk Kepri akan diverifikasi oleh LPMP Provinsi Riau; tentang nama-nama sekolah yang dipilih,” tambah Wamendikbud.
Diutamakan Sekolah Eks RSBI dan Akreditasi A Sementara itu, mengenai sekolah yang akan dipilih, Wamendikbud menyebut Sekolah Eks RSBI dan Sekolah yang berakreditasi A sebagai sekolah model penerapan Kurikulum 2013.
“Diutamakan sekolah yang memiliki akreditasi A dan Eks RSBI. Tapi bila di satu daerah, sekolah yang berakreditasi A-nya banyak, maka tidak semua dipilih karena kita harus membaginya secara proporsional. Dan kalau di daerah lain tidak memiliki cukup banyak sekolah Eks RSBI dan akreditassi A, maka bisa kita ambil yang akreditasi B. Ini semua untuk proporsionalitas. Jadi saya mohon kepada bapak-ibu, agar setibanya nanti di daerah bisa langsung mengecek masing-masing,” kata Wamendikbud.
Terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 ini, Wamendikbud meminta ekstra perhatian seluruh kepala dinas pendidikan.
“Kami mengharapkan kepada bapak dan ibu agar betul-betul serius menjalankan ini, karena ini menjadi acuan masyarakat, terutama oleh DPR. Kalau pelaksanaannya tidak baik dan tidak sukses, barangkali sudah bisa dipastikan akan lahir anggapan bahwa tidak mungkin Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan di semua sekolah,” lanjut Wamendikbud. “Inilah kurikulum yang persiapannya melibatkan banyak orang dan banyak menyita waktu. Kita ingin kurikulum yang kita hasilkan ini betul-betul bisa melahirkan peserta didik dengan kompetensi yang bagus dan siap menghadapi tantangan masa depan.” *
(M. Adib Minanurokhim)
Sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id/
0 komentar:
Posting Komentar